logo-adbmi-foundation-png-verADBMI Foundation atau Yayasan ADBMI adalah Yayasan Advokasi Buruh Migran Indonesia yang berkantor di Selong, Kabupaten Lombok Timur. ADBMI adalah lembaga masyarakat sipil non-profit pertama berbasis lokal di Lombok Timur  yang  concern pada isu buruh migran dan Human Trafficking dengan tipe gerakan berbasis hak serta kebutuhan korban. Didirikan dan  dibentuk oleh individu-individu yang peduli, aktivis hak asasi manusia, mantan buruh migran, kalangan pondok pesantren dan korban buruh migran.

ADBMI aktif bergerak sejak tahun 2000 dengan 3 desa dampingan. Tahun 2004 menambah desa dampingan menjadi 6 desa, dan terus bertambah  beriringan dengan pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Hingga sekarang telah melahirkan 24 Peraturan Desa (Perdes) Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya. Piloting, memfasilitasi dan mengorganisir pembentukan CBO (Community Base Organization) di 32 desa dari 254 desa di Kabupaten Lombok Timur.  ADBMI memiliki 82 orang paralegal terlatih yang setiap saat dapat membantu korban/keluraga buruh migran di lingkungan masing-masing untuk mengakses keadilan.

 

Badan Hukum dan Sekilas Lembaga

  • Terbentuk  pada tahun 2000 sebagai kelompok advokasi berbentuk aliansi yang tidak berbadan hukum dan tidak memiliki kantor;
  • Tahun 2004 , untuk kali pertama terdaftar dengan nama Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia. ADBMI berbentuk lembaga pada tanggal 24 November 2004 dengan nomor akta notaris Nomor 68 pada notaris Hafsan Hirwan, SH dan registrasi Pengadilan Negeri Selong nomor W25U24/171/HT.10.10/U/2016;
  • Berdasar peraturan di Indonesia tentang Organisasi Masyarakat. Maka pada Juli 2016, ADBMI mengganti badan hukumnya menjadi Yayasan ADBMI dengan akta notaris nomor 01/2016 pada kantor notaris Ahmad Sukro, SH., M.Kn. Pada tahun 2016 juga Yayasan ADBMI memiliki SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan nomor Surat Keputusan AHU-0032950.AH.01.12. Tahun 2016;
  • Dan terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya nomor 66.311.138.3-915.000.

Visi ADBMI

Tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya migrasi yang sehat. Yaitu sebuah migrasi yang proses pelaksanaan penempatan buruh migran harus memenuhi asas good and clean governance, bebas calo, murah, friendly dan mudah diakses warga. Berperspektif hak azasi manusia dan pemenuhan hak konstitusi warga negara.

Dampaknya sehat, financial remittance dan sosial sebagai hasil dari migrasi berdampak optimal bagi pengembangan sosial dan ekonomi keluarga serta komunitas. Termasuk di dalamnya adalah tidak ada pengabaian dan penelantaran hak-hak anggota keluarga yang ditinggalkan (perempuan dan anak).

Untuk mewujudkan migrasi sehat, pilar-pilar yang perlu diperjuangkan adalah regulasi migrasi yang sehat (berperspektif hak asasi manusia) dan mekanisme pengawasan atas implementasi regulasi itu. Peningkatan kapasitas buruh migran, calon  buruh migran, kelompok potensial buruh migran. Kapasitas yang tidak berfokus dan terbatas pada skills untuk keperluan dunia kerjanya, tapi juga kemampuan mengadvokasi haknya sendiri serta kemampuan induksi (mengadaptasi diri dengan lingkungan, budaya, bahasa dan relasi di negara penempatan). Peningkatan partisipasi keluarga dan komunitas untuk memberikan dukungan perlindungan serta pengelolaan remittance.

Mekanisme pendukung yang sehat, ketersediaan akses dan layanan perlindungan, rehabilitasi dan reintegrasi bagi buruh migran, korban dan keluarga di semua tahapan migrasi (pra-penempatan, penempatan dan pasca penempatan) yang menjamin penghormatan, perlindungan, pemenuhan keadilan atas hak-hak asasi dan konstitusional komunitas buruh migran Indonesia. Dilengkapi dengan mekanisme pemantauan, pengaduan, pelaporan dan mediasi.

Dalam bekerja, ADBMI menganut nilai-nilai :

  • Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  • Anti diskriminasi;
  • Berkeadilan gender;
  • Non-politik praktis;
  • Berbasis kearifan lokal.

Misi ADBMI

Untuk mencapai visi-visi tesebut, ADBMI mengupayakannya melalui misi-misi yakni:

  • Pengkajian kebijakan serta fenomena sosial untuk dikonseptualisasikan sebagai kerangka acuan aksi untuk perbaikan kondisi perlindungan serta pemberdayaan komunitas buruh migran;
  • Mendorong dan memperkuat organ-organ buruh migran dan organ-organ sipil lainnya untuk peningkatan daya advokasi kebijakan;
  • Mengembangkan mekanisme pengawasan dan perlindungan di bidang ketenagakerjaan;
  • Mendorong dan menginovasi lahirnya sistem perlindungan sosial, ekonomi dan hukum berbasis komunitas bagi buruh migran;
  • Pemberdayaan holistik integralistik komunitas buruh migran Indonesia sebagai bagian dari perlindungan;
  • Menyelenggarakan layanan konseling, reintegrasi dan bantuan akses ke layanan keadilan bagi buruh migran dan keluarganya;
  • Mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi, anti diskriminasi, adil gender dan prinsip pemuliaan hak anak dalam pengelolaan migrasi.

ADBMI’s Profile in English

Download (DOCX, 27KB)

Lewat ke baris perkakas