Wilayah Kerja Yayasan ADBMI

lombok-timurKabupaten Lombok Timur merupakan  salah satu dari 10 daerah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Merupakan kabupaten terpadat, dimana dari 4,3 juta populasi provinsi NTB, seperempatnya tinggal di Kabupaten Lombok Timur. Secara geografis, Kabupaten Lombok Timur terletak antara 116° – 117° Bujur Timur dan antara 8° – 9° Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah 2.679,88 km² yang terdiri dari daratan seluas 1.605,55 km² (59,91%) dan lautan seluas 1.074,33 km² (40,09%), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

  • Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara
    dan Kabupaten Lombok Tengah;
  • Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Alas;
  • Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
  • Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kepadatan penduduk mencapai 660 Jiwa/km² dan kepemilikan lahan hanya 0,25 Ha/KK dimana pertanian sebagai mata pencaharian pokok masyarakat di Kabupaten Lombok Timur yang masih tergolong tidak mencukupi kebutuhan hidup standar. Dari 40% dari keluarga yang ada,  diklasifikasikan sebagai keluarga miskin (hasil pemetaan yang dilakukan oleh ADBMI terhadap keluarga BMI, kepemilikan lahan di 10 desa dampingan ini adalah 0,1 Ha/KK termasuk di dalamnya lahan pemukiman).

Angka kemiskinan di Lombok Timur dalam periode 2010-2012 berada pada urutan kedua termiskin dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan sebagai alterantif keluar dari jeratan kemiskinan itu adalah bermigrasi menjadi buruh ke luar negeri. Sebuah pilihan yang terpaksa diambil oleh sebagian penduduk. Namun, hingga sekarang, 30 tahun semenjak masyarkat Lombok mengenal migrasi, proses ini belum benar-benar menjawab persoalan kemiskinan. Hal ini tercermin dari adanya daur ulang dalam migrasi, yaitu bermigrasi berulang kali. Contoh kasus; Zaenal dan Ashan dari desa Gelanggang, bermigrasi sejak umur kurang dari 15 tahun sampai sekarang sudah berumur 50 tahun masih berulang – ulang menjadi seorang buruh migran.

Tentang Migrasi

BNP2TKI (Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia) menyebutkan, dalam kurun 5 tahun terakhir, Lombok Timur adalah daerah pengirim terbesar buruh migran di Indonesia.  Provinsi Nusa Tenggara Barat, rata-rata mengirim 30.000-45.000 orang/tahun dan (35-40% berasal dari Lombok Timur. Sementara itu, dari pendataan yang di lakukan ADBMI pada tahun 2009 dan 2010 di 10 Desa, rata-rata 10-15% penduduk desa tersebut berada di luar Negeri menjadi BMI pada setiap tahun. Bahkan ketika moratorium penempatan pekerja domestik ke Malaysia dan Arab Saudi diberlakukan oleh pemerintah, animo dan  penempatan masih tetap tinggi. Malah memicu naiknya penempatan secara illegal (modus people smuggling).

Migrasi menjadi buruh migran di akhir tahun 1970 dengan tujuan Malaysia untuk bekerja sebagai buruh di Kebun Kelapa Sawit, dengan alat transportasi menggunakan kapal-kapal kayu layar yang disewa dari orang Sulawesi. Perjalan hingga sekitar 1,5 bulan di tengah laut untuk tiba di daratan Semenanjung Malaysia. Dan sejak saat itu, potret buruh migran dari Lombok Timur tidak banyak berubah, hanya bekerja di sektor 3D (dark, dirty and dangerous), atau pekerjaan yang sudah tidak mau dilakukan oleh orang-orang setempat), illegal recruitment atau perekruetan terhadap anak dengan status dipalsukan kerap terjadi atau disebut juga trafficking, kasus gaji tidak dibayarkan, mendapatkan tindak kekerasan dari majikan, bahkan pemerkosaan dan lain-lain menjadi gambaran buruh migran di negeri orang.

Pemerintah belum bisa berbuat banyak. Bahkan untuk hal mendasar dalam perlindungan. Database TKI masih carut-marut.  Kerancuan pendataan lintas instansi pemerintah terjadi bertahun-tahun dan masih berlangsung hingga kini. Hal ini terlihat pada hasil pendataan  pada masa moratorium,  pengiriman buruh migran pekerja di sektor domestik rumah tangga dengan tujuan Malaysia dan Arab Saudi tahun 2011 yang lalu misalnya, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas STT) Kabupaten Lombok Timur sebagai leading sector me-release angka penempatan buruh migran dari Lombok Timur yaitu 17.376 orang (laki-laki 15.688 dan perempuan 1.688), sementara BP3TKI me-release angka sekitar 22.000-an). Dengan penerimaan remittance, sebesar Rp.364.745.376.175,05. Demikian juga tahun 2012 , Dinas STT Lombok Timur, sampai pada bulan April 2012, me-release data Penempatan TKI Baru tercatat 2.275 orang (perempuan 117 orang dan laki-laki 2158 orang) dengan penerimaan remittance sebesar Rp.86.648.561.545,00.

Kerentanan kelompok BMI terjadi karena faktor internal yang datang dari buruh migran sendiri dan keluarganya. Faktor Internal tersebut seperti :

  • Persiapan yang kurang matang, tidak memiliki visi dan perencanaan migrasi yang baik (untuk apa, berapa lama, dan bagaimana remittance dikelola);
  • Tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang imigrasi dan hukum di negara tujuan;
  • keluarga yang ditinggalkan tidak memahami peran apa yang dapat mereka lakukan untuk memperkecil resiko pelanggaran terhadap anggota keluarga yang menjadi buruh migran;
  • Tidak mengetahui haknya sebagai pekerja dan bagaimana cara melindungi/memeperoleh hak-haknya tersebut di sana.

Ditambah lagi dengan adanya faktor eskternal seperti :

  • Kurangnya sosialisasi tentang migrasi yang aman dan sehat;
  • Akses informasi yang terbatas;
  • Lemahnya sistem perlindungan dan rehabilitasi yang ada. Performa kurang meyakinkan dari lemahnya perlindungan ini dapat dilihat pada uji pendataan;
  • Tidak tersedia sumber daya manusia, perlengkapan dan dana pada pemerintah untuk pelaksanaan perlindungaan. Contoh kasus: di Kabupaten Lombok Timur hanya ada 1 orang tenaga untuk perlindungan dan satu orang tenaga penyidik dari Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya juga merangkap sebagai mediator hubungan industrial, dengan jumlah desa 254, dengan dukungan anggaran operasional dari APBD kurang dari Rp.2.000,-/hari.

Akibat dari faktor internal dan eksternal di atas migrasi yang tidak aman dan sehat, telah memakan begitu banyak korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung adalah perempuan dan pria yang menjadi buruh migran itu sendiri. Dan korban tidak langsung adalah keluarga, para perempuan dan anak yang menjadi anggota keluarga dari buruh migran itu sendiri. Khusus anak-anak  dari keluarga buruh migran, meskipun mereka mengalami tekanan masalah lebih berat dua kali dibanding anak-anak lainnya, juga sampai saat ini belum mendapatkan perhatian yang serius.

Perceraian yang tinggi di kalangan keluarga buruh migran, mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak dalam keluarga yang tidak utuh. Sebab kehilangan salah satu figur yang teramat penting dalam masa pertumbuhan mereka, penelantaran, ragam kekerasan dalam domestik sampai incest, gizi buruk, dan bahkan bisa menjadi korban trafficking adalah bentuk-bentuk masalah yang dihadapi oleh anak-anak dari keluarga buruh migran. Dalam program ini, perlindungan anak akan menjadi agenda tersendiri namun tidak akan fokus ke sana, akan diintegrasikan ke dalam kegiatan-kegiatan safe migration dan pengelolaan remittance, namun anak-anak tidak akan menajdi subyek utama atau tidak menjadi kelompok penerima manfaat langsung.

Gambaran Umum Permasalahan Buruh Migran

Rapuhnya ketahanan ekonomi keluarga BMI

Hal ini mendorong terjadinya migrasi daur ulang. Sebab hampir semua kasus migrasi daur ulang mempunyai motif yang sama dengan alasan yang sama dengan kepergian pertama kali, ekonomi.

  • Tidak memiliki persiapan yang matang semenjak pra-migrasi, khususnya tentang pemanfaatan remittance;
  • Rendahnya kemampuan BMI dan keluarga untuk mengoptimalkan remittance financial dan sosial sebagai hasil langsung migrasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan (sustain). Manajemen pengelolaan remittance hasil kiriman dari luar negeri lebih bersifat konsumtif, seperti: membuat rumah, membeli perangkat elektronika, serta perabot rumah lainnya. Belum ada yang diarahkan ke bidang usaha. Sehingga, baru 3 bulan pulang dari luar negeri malah mau pergi lagi (ketergantungan);
  • Minimnya dukungan dari pemerintah dan stakeholders lainnya  yang dapat mendukung pengelolaan remittance tersebut yang produktif dan optimal. Meskipun telah ada skema KUR TKI, namun dari pantauan di Kabupaten Lombok Timur, KUR TKI itu belum bisa diakses dengan leluasa oleh komunitas BMI;
  • Bias gender dalam relasi dan pengelolaan rumah tangga BMI turut berkontribusi dalam kegagalan pengelolaan remittance. Contoh: jika  suami menjadi BMI, meski uang dikirim ke isteri, namun pengelolaan dan peruntukan remittance tersebut tetap atas perintah suami. Sementara pada kasus isteri menjadi BMI, uang kiriman remittance isteri ke suami pada banyak kasus dipakai suami untuk menikah lagi;
  • Manajemen pengelolaan usaha masih bersifat tradisional, tanpa pembukuan dan perencanaan usaha, sehingga usaha yang ada tidak bisa berkembang;
  • Rendahnya akses ke lembaga pemberi modal. Contoh kasus, bank yang mensyaratkan adanya anggunan untuk setiap transaksi peminjaman. Ini tentu sangat menyulitkan komunitas buruh migran yang tidak berhasil, yang pulang sebagai korban.
Tingginya Angka Undocumented Migration

Tingginya kasus pelanggaran hak BMI, menyebabkan proses migrasi di Lombok masih jauh dari kategori migrasi yang aman. Hal ini disebabkan oleh:

  • Informasi yang dimonopoli oleh agency recruitment dan ditambah dengan kesulitan dalam mengakses informasi merupakan salah satu factor dominan dalam mendorong orang desa terjebak menjadi korban migrasi bahkan perdagangan orang. Untuk itu dalam program ini, akan membuat pusat layanan informasi berbasis internet untuk membuka akses informasi warga;
  • Rendahnya kontribusi keluarga, masyarakat dalam upaya perlindungan dan pemenuhan layanan keadilan bagi buruh migran. Dimana BMI dan keluarga tidak memiliki kesiapan dan rencana yang matang tentang migrasi yang akan dijalani;
  • Pemerintah desa sebagai pemegang kebijakan terdekat dengan komunitas TKI di desa belum berperan sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
  • Adanya kesenjangan sosial dan kultural antar kebijakan yang dikeluarkan dengan kemampuan masyarakat BMI sebagai penerima manfaat dari kebijakan itu. Baik kebijakan perlindungan maupun kebijakan terkait pemberdayaan ekonomi komunitas BMI. Sehingga kebijakan tersebut tidak dapat diakses. Ditambah lagi, untuk kasus Lombok Timur, meskipun telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Penempatan dan Perlindungan TKLN Nomor 12 Tahun 2006, namun lunglai dalam  eksekusi, minimnya budget anggaran dalam hal pendidikan dan perlindungan buruh migran di Lombok Timur pada 5 tahun terakhir ini, menjadi kendala tersendiri. Ditambah lagi kooordinasi yang kurang rapi antar lintas Instansi pemerintah, pemerintah dan swasta;
  • Anak-anak dari keluarga TKI mendapatkan tekanan dan kesusahan 2 kali lipat dibanding anak-anak pedesaan umumnya di Lombok Timur. Angka perceraian yang melibatkan keluarga BM yang cukup tinggi (rata-rata 100 kasus per bulan, data Pengadilan Agama Lombok Timur) mendatangkan persoalan tersendiri bagi anak-anak. Mulai dari penelantaran, eksploitasi ekonomi, kekerasan fisik, gizi buruk,  pelecehan sexual/incest bahkan menjadi korban trafficking. Namun demikian, isunya sendiri belum banyak dibicarakan sehingga pemenuhan hak dan layanan perlindungan terhadap mereka belum banyak ditangani.
Lewat ke baris perkakas