ADBMI Foundation_Pekerja migrant Indonesia atau disingkat dengan PMI pada umumnya berasal dari desa. Idealnya, desa sudah mulai belajar bagaimana memberikan layanan migrasi aman, serta sekian upaya untuk melindungi warganya yang bekerja sebagai buruh migran.

Sayangnya, sampai saat ini masih banyak desa dengan kantong pekerja migrant belum memiliki regulasi perlindungan buruh migran. Belum lagi standar opersional pelayanan (SOP) migrasi aman, tata kelola data yang buruk, hingga ketiadaan program perlindungan buruh migran.

Secara umum, gerakan advokasi ini di bagi dalam dua level teritori, desa dan kabupaten. Di desa ,LSD akan menjadi prime mover bagi gerakan advokasi kebijakan di level desa. Mengkoordinasikan para pihak terkait di desa. Organisasi komunitas akan  mengembangkan jaringan kerja dengan organisasi formal dan non formal yang ada di desa serta luar desa.

Sementara di level kabupaten, P2TP2A di harakan menjadi   pilar utama bagi perlindungan Perempuan dan anak dan menjadi mitra utama bagi organisasi komunitas dalam penanganan kasus serta penyadaran publik. Sasaran advokasi lainnya adalah para aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan), karena penggunaan UU tentang pekerja migrant dan UU traffficking masih belum populer.

 

Lewat ke baris perkakas